Konsumsi Energi Indonesia yang Naik dan Ekonomi Pertumbuhan

Konsumsi energi Indonesia naik 7,4 persen pada paruh pertama 2025. Angka ini, kalau dilihat sekilas, membawa rasa lega sekaligus rasa cemas. Lega, karena itu tanda pabrik beroperasi, truk berjalan, pusat data penuh aktivitas. Cemas, karena pertumbuhan konsumsi energi lagi-lagi lebih cepat daripada perbaikan efisiensi.

Pemerintah mengambil sikap hati-hati optimis. Juli lalu, Kementerian ESDM menyebut ada tiga tuas utama untuk perubahan: audit energi, insentif efisiensi, dan kewajiban pelaporan. Daftar ini masuk akal, tetapi pertanyaan yang lebih besar tetap ada: apakah langkah-langkah ini akan dijalankan dengan konsistensi yang cukup untuk menurunkan intensitas energi?

Indonesia tidak sendirian. Banyak negara berkembang mengalami kenaikan konsumsi energi ketika pertumbuhan sedang kencang. Lebih banyak baja, semen, logistik, dan lalu lintas digital. Tetapi negara yang berhasil menjadikan pertumbuhan sebagai kemakmuran jangka panjang biasanya menemukan cara untuk memisahkan konsumsi energi dari output ekonominya. Di sinilah Indonesia masih kesulitan. Energi relatif murah karena alasan politik, tetapi energi yang murah juga membuat insentif untuk efisiensi jadi tumpul.

Para pemimpin bisnis tidak bisa menutup mata. Rasio energi yang meningkat bukan sekadar angka teknis. Itu peringatan dini tentang margin keuntungan yang makin tipis, risiko harga energi yang labil, dan jurang daya saing di pasar ekspor. Data menunjukkan paradoks: perusahaan tumbuh, tetapi banyak yang justru menjadi lebih boros energi. Kalau ini berlanjut, pertumbuhan akan rapuh.

Kabar baiknya, solusi sudah ada. Konsultan dan insinyur sudah membantu perusahaan menurunkan intensitas energi lewat pemantauan digital, pemeliharaan prediktif, dan energi terbarukan modular. Tolok ukur global menunjukkan perusahaan yang berhasil menekan konsumsi energi per unit produksi tidak hanya menjaga keuntungan, tetapi juga menarik investor yang makin skeptis pada inefisiensi. Pemerintah pun mulai menyelaraskan kebijakan. Insentif fiskal untuk energi terbarukan dan aturan pelaporan yang lebih ketat adalah langkah awal yang tepat.

Ujian sebenarnya ada pada disiplin. Indonesia sedang masuk siklus di mana konsumsi energi naik, dan itu sendiri bukan hal yang buruk. Tapi kalau kurva ini tidak dikelola, risiko kita hanya mengulang pola lama: pertumbuhan di atas kertas, inefisiensi di lapangan. Untuk keluar dari siklus itu, energi harus dipandang bukan sebagai subsidi atau utilitas latar belakang, melainkan sebagai ukuran utama kekuatan ekonomi.