Danantara Memulai Proyek Waste-to-Energy di Lima Kota di Indonesia

Danantara memastikan pelaksanaan program waste-to-energy dimulai tahun ini setelah Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum dan teknis diterbitkan. Tahap pertama akan dilakukan di Jakarta, Bandung, Bali, Semarang, dan Surabaya.

Direktur Utama Danantara menyampaikan bahwa terdapat 33 lokasi pembangunan fasilitas waste-to-energy secara nasional. Di Jakarta direncanakan empat fasilitas. Proses tender akan dilaksanakan secara terbuka dengan target dimulainya pembangunan sebelum akhir tahun.

Setiap fasilitas diwajibkan mengolah minimal 1.000 ton sampah per hari. Untuk Jakarta, satu lokasi dapat mengolah hingga 2.500 ton per hari. Listrik dari fasilitas ini akan dibeli dengan tarif tetap sebesar 20 sen dolar AS per kilowatt jam. Penetapan harga tunggal dilakukan untuk memberikan kepastian kepada investor dan menghindari negosiasi lebih lanjut.

Program ini menerapkan standar nasional yang seragam untuk teknologi dan operasional. Standar tersebut mencakup kapasitas industri, kinerja lingkungan, dan efisiensi pembangkitan listrik. Dengan penetapan standar secara terpusat, pemerintah bertujuan mengurangi ketidakteraturan dalam pelaksanaan serta memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dan investor.

Inisiatif ini merupakan jawaban atas persoalan pengelolaan sampah perkotaan yang telah berlangsung lama. Kota-kota besar di Indonesia menghasilkan volume sampah harian yang tinggi, sebagian besar masih dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kapasitas TPA semakin terbatas dan menimbulkan persoalan lingkungan tambahan. Proyek waste-to-energy dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada TPA sekaligus menambah kapasitas energi terbarukan.

Pemerintah membuka kesempatan bagi investor domestik maupun internasional. Dengan tarif tetap dan mekanisme tender yang transparan, kondisi diharapkan lebih stabil dan dapat diprediksi. Pemerintah daerah akan berperan dalam memastikan pasokan sampah untuk fasilitas, sedangkan Danantara mengoordinasikan aspek teknis dan finansial.

Pendekatan ini menandai perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur. Dengan penguatan kewenangan dan pemangkasan prosedur administratif, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan. Keberhasilan model ini akan ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan, keandalan teknologi, dan konsistensi pemantauan standar lingkungan.

Proyek ini membuka peluang bagi sektor industri, penyedia teknologi, dan lembaga keuangan. Konstruksi, operasional, dan pemeliharaan akan membutuhkan keahlian lokal maupun internasional. Lembaga keuangan dapat mendukung melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi berbasis ESG yang semakin berkembang.

Program ini sekaligus menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak dan sinyal arah pembangunan jangka panjang. Pemanfaatan sampah perkotaan menjadi energi menghasilkan manfaat ganda berupa kota yang lebih bersih dan sistem energi yang lebih tangguh. Jika berhasil, model ini dapat menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan.