Ambisi Energi Bersih di Indonesia, Kendala Struktural, dan Risiko Eksekusi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana percepatan transisi energi bersih ketika dalam pidato APBN 2026 ia menetapkan alokasi Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi, paket yang mencakup subsidi, insentif pajak, serta program elektrifikasi desa, dengan arahan khusus untuk mempercepat pembangunan tenaga surya, hidro, panas bumi, dan bioenergi sebagai pilar utama sistem ketenagalistrikan nasional di dekade mendatang. Angka ini memperlihatkan niat politik sekaligus menempatkan agenda energi bersih di jantung fiskal negara, bukan sebagai isu pelengkap.

Titik awalnya masih ditandai dengan ketergantungan tinggi pada energi fosil dimana sekitar 80 persen listrik Indonesia pada 2023 masih berasal dari fosil, dengan batu bara menyumbang lebih dari 60 persen pasokan dan energi terbarukan hanya berada di kisaran belasan persen hingga akhir 2024, jauh dari target resmi 23 persen pada 2025 yang oleh banyak analis diperkirakan akan direvisi menjadi 17–19 persen. Komposisi ini menjaga tarif listrik rendah dan ketersediaan daya stabil, tetapi sekaligus membuat sistem rentan terhadap volatilitas harga global dan meningkatkan biaya marjinal setiap tambahan persen dekarbonisasi yang harus diwujudkan di jaringan listrik yang sedang beroperasi.

Basis sumber daya memberikan fondasi teknis, tetapi tidak menghapus hambatan eksekusi. Potensi panas bumi diperkirakan 27–29 gigawatt, salah satu yang terbesar di dunia, meski baru sebagian kecil dimanfaatkan. Intensitas radiasi surya di berbagai wilayah tinggi dan memungkinkan pembangunan skala kecil maupun besar, sementara jalur hidro di Sumatra dan Sulawesi menjanjikan kapasitas bersih yang stabil jika disertai penguatan transmisi. Kesenjangan antara potensi teknis dan realisasi terutama disebabkan waktu perizinan yang panjang, akuisisi lahan yang rumit, kesulitan bankabilitas dengan tarif saat ini, serta lambatnya penguatan jaringan, faktor-faktor yang secara historis membuat proyek melampaui toleransi investor.

Sumber pembiayaan eksternal dapat mempercepat transisi, meski dinamika geopolitik terkini menambah kompleksitas. Skema Just Energy Transition Partnership (JETP) diluncurkan dengan komitmen US\$20 miliar dari gabungan publik dan swasta untuk membantu puncak emisi sektor ketenagalistrikan lebih awal, serta membiayai peralihan dari batu bara ke energi bersih dan peningkatan transmisi. Meskipun Amerika Serikat menarik diri pada 2025, pemerintah menilai dampak langsungnya terbatas karena sebagian jaminan tetap berlaku, sementara aliran bilateral maupun swasta masih dapat diarahkan ke panas bumi, jaringan, dan penyimpanan jika struktur proyek memenuhi syarat bankabilitas. Artinya jalur pembiayaan tersedia, tetapi realisasi akan bergantung pada kejelasan kontrak jual-beli, teknologi yang terbukti, dan status lahan yang pasti.

Risiko utama terletak pada tata kelola dan kesiapan jaringan, bukan pada ketersediaan sumber daya. Institusi energi di Indonesia terbagi di antara kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan regulator sektoral, yang menciptakan tumpang tindih kewenangan dan berlapis-lapis perizinan dari eksplorasi panas bumi hingga interkoneksi pembangkit surya. Laporan independen menyoroti ketertinggalan terhadap target energi terbarukan jangka menengah dan menyerukan perencanaan lebih terdesentralisasi agar provinsi dapat bergerak dengan opsi biaya terendah tanpa harus menunggu alokasi pusat, terutama ketika elektrifikasi transportasi dan industri menambah beban lebih cepat dari pola historis.

Kesiapan jaringan transmisi menjadi faktor penentu jangka pendek. Pembangkit energi bersih yang tidak dapat terkoneksi dengan biaya dan jadwal yang wajar tidak akan menurunkan emisi maupun biaya sistem. Jalur transmisi menuju lokasi hidro di Sumatra dan Sulawesi, peningkatan gardu di kantong beban perkotaan, serta layanan sistem untuk mengintegrasikan energi surya variabel harus berjalan seiring dengan jadwal pembangunan proyek. Tanpa ini, risiko curtailment meningkat, biaya modal untuk proyek terbarukan naik, dan pada gilirannya menekan diskusi tarif serta memperlambat pencairan investasi baru. Situasi ini dapat dikelola, tetapi memerlukan perencanaan pengadaan multi-tahun dan aturan interkoneksi yang seragam.

Dimensi politik-ekonomi tetap dominan. Porsi batu bara yang lebih dari 60 persen mencerminkan investasi lama, lapangan kerja di pertambangan, serta arsitektur tarif yang lama mengutamakan pembangkit termal baseload. Setiap perubahan harus melindungi keterjangkauan listrik untuk 275 juta warga sambil menciptakan alternatif kredibel yang tidak mengguncang jaringan maupun anggaran. Alokasi APBN 2026 memberi ruang fiskal, namun efektivitasnya bergantung pada sejauh mana dana mampu menarik investasi swasta ke aset energi bersih, bukan mempertahankan skema kompensasi bahan bakar yang justru memperlambat transformasi.

Skenario realistis lima tahun ke depan adalah sistem ganda, di mana pembangkit batu bara lama tetap menjadi jangkar keandalan sementara panas bumi, hidro run-of-river dan reservoir, serta tenaga surya dengan penyimpanan perlahan menggantikan output marjinal batu bara di provinsi yang lahan dan interkoneksinya paling siap. Proyek-proyek yang paling cepat terwujud kemungkinan berlokasi di dekat kapasitas gardu eksisting atau kawasan industri dengan profil permintaan stabil, sedangkan pembangunan kompleks di wilayah terpencil memerlukan dukungan konsesional untuk eksplorasi dan transmisi. Efek kumulatifnya, jika tercapai, adalah kenaikan porsi energi bersih dari belasan persen ke kisaran 18–19 persen pada pertengahan dekade, lalu masuk kisaran 21–23 persen saat unit besar hidro dan panas bumi beroperasi komersial.

Klaim kepemimpinan Indonesia di Global South akan dinilai dari hasil, bukan pernyataan. Kombinasi sinyal fiskal Rp402,4 triliun, kerangka JETP senilai US $20 miliar yang masih relevan meski dengan komposisi berubah, serta potensi panas bumi dan hidro kelas dunia memberi bahan bagi jalur transisi yang kredibel, dengan syarat interkoneksi,perizinan, dan tarif standar benar-benar diterapkan dalam transaksi nyata. Jika berhasil, Indonesia dapat menunjukkan bahwa ekonomi berkembang besar mampu menjaga keterjangkauan, mempertahankan keandalan, dan mempercepat dekarbonisasi di jaringan yang sedang beroperasi, contoh yang akan berpengaruh di Asia Tenggara dan pasar pembiayaan iklim global.

Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, sistem akan kembali pada pola incremental, dengan porsi fosil berkurang lambat, target terbarukan digeser ke depan, dan modal konsesional berpindah ke yurisdiksi lain yang bergerak lebih cepat. Instrumen kebijakan dapat diidentifikasi dan angka-angka sudah tersedia publik, sehingga batasannya bukan lagi strategi, melainkan pelaksanaan.